Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Gaji UMP Kepulauan Mentawai Tahun 2021/2022
Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Gaji UMP Kepulauan Mentawai Tahun 2021/2022
Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Gaji UMP Kepulauan Mentawai Tahun 2021/2022 seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan hal yang demikian, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut perintah dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan memutuskan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup pantas, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jikalau diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena faktor yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan memutuskan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Referensi hal yang demikian diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang harus Anda ketahui, yakni seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Masalah penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi isu yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh banyak buruh, terutama dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran tertentu untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Mengenai pengesahan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada bermacam ragam faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara terkait penghasilan atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh ataupun pelaksana bidang usaha, tentu saja Anda mesti menyadarinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR merupakan standar paling rendah yang digunakan oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh memperoleh penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.
Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.
Menurut pengertian itu dapat diambil rumusan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pengesahan besaran penghasilan, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK ialah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK dapat terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.
Setelah disahkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku satu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah yang bersaungkutan.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja membatasi metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai pantas dengan tingkat keperluan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa mendapat upah yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk bagian standar upah minimum. Formatnya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini yakni pembayaran bagus secara seketika maupun tidak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang sudah tidak diterapkan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan semacam itu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala upah pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin rujukan hal yang demikian menurut keperluan hidup pantas.
Sanksi, kalau terdapat perusahaan yang tidak sanggup membayar upah terhadap pekerja diatasi UMR atau UMK bisa melaksanakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah dipegang dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya instansi hal yang demikian sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk terhadap hukum.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan pantas ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik kekerabatan industrial.
Ketetapan hukum hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melewati beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan negosiasi bipartit kalau selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan semacam itu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi sampai ketetapan pelegalan standar gaji hal yang demikian. semoga kabar ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment